gugumgumbiraofficial.blogspot.co.id Isu reshuffle jilid II oleh Presiden Joko Widodo terhadap jajaran menteri Kabinet Kerja masih terus kencang berembus. Menurut pengamat politik Adhie Massardi, Presiden seharusnya bisa seperti pelatih sepakbola yang bisa mengganti pemainnya di lapangan yang tidak bermain dengan baik.
"Seperti bola saja. 1 atau 2 pemain yang tidak perform ditarik keluar, diganti," ujar Adhie di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (26/12/2015).
Namun, kata Adhie, jika melihat reshuffle jilid I, Presiden Jokowi akan melakukan pergantian atau reposisi menteri secara bersamaan melalui 'rombongan'. Bukan pergantian 1 atau 2 orang saja.
Karenanya, di mata Adhie, kewenangan pergantian menteri secara 'rombongan' atau 1 hingga 2 orang sejatinya ada di tangan Jokowi. Jadi, Jokowi harus menggunakan seluruh kewenangannya yang dipunya untuk reshuffle.
Baca Juga
PKB: Kemarahan Jokowi Bisa Jadi Momentum Reshuffle Jilid II
Survei Polcomm: Publik Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Jilid II
Jokowi: 11 Tahun Usai Tsunami, Dunia Lihat Optimisme Warga Aceh
"Jokowi harus menggunakan kewenangannya 100 persen. Kalau lihat gelagat politiknya, pergantian menteri dilakukan secara kloter," kata Adhie.
Lalu apa kriteria penilaian yang bisa dijadikan acuan dasar Presiden mengganti atau menukar posisi menteri di kabinetnya? Menurut Adhi, jelas adalah mereka yang tidak bisa menunjukkan kinerja menuju Nawacita yang dicanangkan Presiden.
"Indikator reshuffle gampang. Jokowi kan punya program Nawacita dan Trisakti. Siapa menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai Nawacita dan Trisakti karena sibuk sendiri atau jadi antek-antek kepentingan asing, maka dia harus diganti," tegas dia.
Satu hal yang turut digarisbawahi Adhie adalah soal waktu yang tepat bagi Presiden melakukan reshuffle kabinet. Waktu yang tepat itu dinilainya adalah Desember 2015. Dengan begitu, seiring tahun baru dimulai, rakyat punya harapan baru.
"Waktu paling pas Desember ini. Jadi pada 2016 rakyat punya harapan baru terhadap menteri baru," kata Adhie.
"Seperti bola saja. 1 atau 2 pemain yang tidak perform ditarik keluar, diganti," ujar Adhie di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (26/12/2015).
Namun, kata Adhie, jika melihat reshuffle jilid I, Presiden Jokowi akan melakukan pergantian atau reposisi menteri secara bersamaan melalui 'rombongan'. Bukan pergantian 1 atau 2 orang saja.
Karenanya, di mata Adhie, kewenangan pergantian menteri secara 'rombongan' atau 1 hingga 2 orang sejatinya ada di tangan Jokowi. Jadi, Jokowi harus menggunakan seluruh kewenangannya yang dipunya untuk reshuffle.
Baca Juga
PKB: Kemarahan Jokowi Bisa Jadi Momentum Reshuffle Jilid II
Survei Polcomm: Publik Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Jilid II
Jokowi: 11 Tahun Usai Tsunami, Dunia Lihat Optimisme Warga Aceh
"Jokowi harus menggunakan kewenangannya 100 persen. Kalau lihat gelagat politiknya, pergantian menteri dilakukan secara kloter," kata Adhie.
Lalu apa kriteria penilaian yang bisa dijadikan acuan dasar Presiden mengganti atau menukar posisi menteri di kabinetnya? Menurut Adhi, jelas adalah mereka yang tidak bisa menunjukkan kinerja menuju Nawacita yang dicanangkan Presiden.
"Indikator reshuffle gampang. Jokowi kan punya program Nawacita dan Trisakti. Siapa menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai Nawacita dan Trisakti karena sibuk sendiri atau jadi antek-antek kepentingan asing, maka dia harus diganti," tegas dia.
Satu hal yang turut digarisbawahi Adhie adalah soal waktu yang tepat bagi Presiden melakukan reshuffle kabinet. Waktu yang tepat itu dinilainya adalah Desember 2015. Dengan begitu, seiring tahun baru dimulai, rakyat punya harapan baru.
"Waktu paling pas Desember ini. Jadi pada 2016 rakyat punya harapan baru terhadap menteri baru," kata Adhie.
Sumber: liputan6.com
